Ilmuwan dan Birokrasi di Indonesia: Catatan dari Pengukuhan Guru Besar Al Makin

Menjadi ilmuwan di Indonesia bukan perkara yang mudah. Selain harus mumpuni akan pengetahuan di bidangnya, urusan administrasi dan birokrasi kampus juga tidak dapat dikesampingkan. Terkadang banyak waktu yang tersita hanya untuk menuntaskan urusan administrasi dan birokrasi.

Melalui pidato yang bertajuk “Bisakah Menjadi Ilmuan di Indonesia?”, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. (Dosen Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) mengulas problem tersebut. Pidato ini disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka dalam acara pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang ilmu filsafat. Selain dihadiri oleh anggota senat, acara yang diselenggarakan di Gedung prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. (Convention Hall) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kamis, 8 November 2018 ini juga dihadiri oleh akademisi dari dalam dan luar negeri, keluarga, dan para jurnalis.

Dikatakan oleh Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. bahwa administrasi dan birokrasi di kampus banyak yang menyulitkan para dosen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, misalnya absensi fingerprint, surat izin, surat tugas, syarat kenaikan pangkat, dan sejenisnya. Bahkan administrasi seringkali dianggap sebagai esensi dibandingkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain administrasi, birokrasi di kampus juga mengontrol jalannya perkembangan ilmu pengetahuan.

Berkaca dari negara-negara yang sudah maju dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, administrasi dan birokrasi kampus di Indonesia perlu diubah dengan merombak sistem yang memperumit penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan cara itu, produktivitas dan publikasi riset dosen dapat lebih banyak, mendalam, dan berkualitas.

Dalam acara pengukuhan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, juga mengungkapkan bahwa memang terdapat beberapa hal naif dalam proses untuk lebih maju sebagai ilmuwan. Menurutnya, berbagai usaha sering terbentur dengan logika anggaran. Karena itu, perlu ada diplomasi tingkat tinggi untuk mengubahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum. menyampaikan bahwa ke depan staf administrasi dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi perlu diperbanyak dan harus terdiri atas tenaga profesional serta ahli di bidangnya. Menurutnya, jika banyak pihak yang menangani urusan administratif, ilmuwan akan lebih memiliki banyak waktu untuk mengembangkan ilmu.

Ia bersama segenap dosen Program Studi Sosiologi Agama menyatakan sangat bersyukur dan berbangga, Prodi Sosiologi Agama memiliki tenaga pengajar seperti Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. yang keilmuannya diakui di level internasional. (Ahmad Sugeng Riyadi)